Dugaan Permainan Proyek Lainnya Di Kota Bekasi Senilai 73,2 Miliar

Oleh: Uchok Sky Khadafi (Direktur CBA)

JAKARTA, - Center for Budget Analysis (CBA),   menemukan dugaan penyelewengan anggaran di sejumlah proyek Pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya terkait proyek pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi.

Baca juga: Wagub Jabar: Tindak Tegas Penambangan Ilegal di Jawa Barat

Pemerintah kota Bekasi melalui dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menjalankan dua proyek pembuatan IPAL untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi, masing-masing satu proyek di tahun anggaran 2020 dan satu proyek di tahun anggaran 2021. Total anggaran yang dihabiskan untuk kedua proyek ini sebesar 73, 2 miliar.

Dalam pelaksanaan proyek pembuatan IPAL untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi, CBA menemukan sejumlah kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan negara, berikut penjelasannya:

Baca juga: Inspektorat Minta Uang Rp 50 Juta Program Digitalisasi Arsip Akta Kelahiran Dikembalikan ke Kas Daerah

Pertama, dalam proyek pembuatan IPAL untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi di tahun 2020 penetapan pagu dan Harga Perkiraan Sendiri HPS oleh Pokja ULP tidak mengikuti prinsip efisien dan akuntabel. Hal ini terlihat dari besarnya nilai pagu yang ditetapkan 44, 6 miliar, dan HPS sebesar 44, 4 miliar. Angka ini menurut CBA sangat tinggi dan hanya menguntungkan perusahaan dalam menawar harga.

Selanjutnya, proses tender diduga tidak memenuhi prinsip terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif. Hal ini terlihat dari proses lelang, meskipun terdapat 41 peserta yang mengajukan penawaran harga hanya satu perusahaan. Hal ini sangat janggal karena sesuai ketentuan minimal ada 3 perusahaan dalam pengajuan penawaran harga agar bisa dipilih dan dievaluasi oleh panitia lelang.

Baca juga: Polisi Tangkap Sesorang Yang di Duga Pelaku Cabul dan Penganiayaan Perempuan di Sagaranten

Kedua, proyek pembuatan IPAL untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi di tahun 2021, juga ditemukan modus serupa yakni penetapan pagu dan HPS diangka 34 miliar. Antara pagu dan HPS dari sebuah proyek yang bernilai puluhan miliar selisihnya tipis sekitar 50 juta, hal ini jelas jauh dari prinsip efisien dan akuntabel.

Selanjutnya, baik proyek IPAL untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi di tahun 2020 maupun tahun 2021, perusahaan yang dimenangkan Pemkot Bekasi adalah sama yakni PT Fitama Putri Mandiri (PT FPM) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Blok B10 No 2 Margajaya Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Baca juga: Kominfo-Kemenkes Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pasien COVID-19

“Khusus untuk proyek pembuatan IPAL untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi yang dikerjakan tahun 2021, CBA juga mencatat kejanggalan lain dalam Adendum Surat Perjanjian tanggal 3 November 2021 Pemkot Bekasi dan PT FPM merubah volume beberapa pekerjaan namun tidak merubah nilai kontrak, ”  kata Uchok Sky Khadafi melalui rilis tertulisnya yang diterima media Rabu, 28 Desember 2022.

Berdasarkan catatan di atas, CBA menilai proyek pembuatan IPAL untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi Pemkot Bekasi berpotensi adanya kerugian uang negara. Proses lelang diduga kuat hanya formalitas belaka, karena diduga pemenang sejak awal sudah ditetapkan oknum tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Enam Mafia Tanah ini Palsukan Surat DJKN dan HGB, Negara Rugi Puluhan Milyar

“CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera melakukan penyelidikan atas proyek pembuatan IPAL untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi Pemkot Bekasi. Panggil dan periksa pejabat terkait seperti PPK dan Kepala dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Walikota, Tri Adhianto Tjahyono untuk dimintai keterangan, ” tegasnya. (***)